Tugas Akhir Sekolah

Bentuk – Bentuk Usaha Pembelaan Negara ( Kewarganegaraan )

1. Peraturan Hukum tentang Wajib Bela Negara

Membela Negara menjadi kewajiban bai setiap warga Negara. Peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur tentang bela Negara adalah sebagai berikut :

  1. a.     UUD 1945

Hak dan kewajiban warga Negara dalam upaya bela Negara diatur pada pasal 27 ayat 3 seperti telah disebutkan dan pasal 30 UUD 1945. Pada pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 menyatakan hal berikut :

(1)   Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2)    Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3)    Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4)   Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hokum

(5)   Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisia n Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2000 TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA  REPUBLIK INDONESIA

 

v Pasal 1  

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.                              

 

v Pasal 2

(1)   Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.   (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamana. (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

 

 

 

2. Pertahan dan Keamanan Negara

Berdasarkan berbagai ketentuan tentang bela Negara di atas, sebenarnya masalah bela Negara meliputi masalah pertahanan dan keamanan Negara .

  1. A.    Pertahanan Negara

Pertahanan Negara merupakan salah satu fungsi pemerintah Negara dalam rangka mewujudkan satu kesatuan pertahanan Negara demi mencapai tujuan nasional. Berdasarkan UU No.3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, disebutkan bahwa pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

System pertahanan Negara yang dipakai di Indonesia adalah system pertahanan Negara yang bersifat semesta. Artinya, system pertahanan yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secra dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara terpadu, terarah, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Komponen yang terlibat dalam system pertahanan Negara yang bersifat semesta meliputi komponen utama, cadangan, dan pendukung.

 

1)     Komponen utama adalah TNI yang selalu siap mempertahankan Negara dan  melaksanakan tugas tugas pertahanan.

2)     Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang siap diarahkan untuk mempertahankan Negara guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen cadangan meliputi rakyat terlatih dan perlawanan rakyat.

3)     Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang siap mendukung komponen utama dan cadangan dalam mempertahankan Negara. “Komponen pendukung” adalah “sumber daya nasional” yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik.

“Sumber daya nasional” terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alamsumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

[sunting]Para militer

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” dan ” Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.” Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

 

 

Leave a Comment